Dekade tahun 1920an-akhir 1966 ditandai dengan lahirnya penulis-penulis dengan latar belakang ideologi yang berbeda. Para penulis dengan background Islam pada kurun waktu tersebut dalam kajian historiografi kolonial dan masa kemerdekaan, umumnya berprofesi sebagai sastrawan dan politisi. Demikian halnya penulis berbasis ideologi Islam yang hidup pada masa awal pergerakan nasional akan memunculkan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masa itu, ataupun yang berhubungan dengan perjuangan Islam dalam konteks ideologi.

 

Abdul Muis dalam karya Salah Asuhan[1] mengisahkan bagaiamana suasana euforia zaman pergerakan berdampak terhadap budaya dan struktur masyarakat di Sumatera Westkust. Ia mengambil ketokohan Hanafie sebagai tokoh yang paradoks terhadap budaya Minangkabau, dimana ia lahir dan dibesarkan. Hanafie seorang pemuda Minang yang mendapat pendidikan ala Eropa, kemudian menentang habis-habisan budaya yang masih kental pada masa itu. Dalam karya lainnya, Abdul Muis mengisahkan ketokohan Surapati.[2] Penulis menggunakan Babad Tanah Jawi sebagai sumber utama. Namun roman ini terinspirasi penulis oleh penulis roman Melati van Java (N.M.C. Sloot) dalam karya Van Slaaf Vorst (1887-8). Inti karya yang ditulis oleh Abdul Muis adalah pertentangan antara yg baik dan buru, Indoensia dan Kompeni. Tulisan-tulisan yang dimunculkan Abdul Muis tentu saja menarik untuk dikaji, terutama pemikiran-pemikirannya sebagai ketua Serikat Islam pada masa itu. Sehingga Ann Kumar menganggap karya Abdul Muis menjadi penegasannya sebagai tokoh politik Islam yang mempunyai moral yang kuat dan menjadi refleksi modernisasi di Indonesia.[3]

Selain Abdul Muis, Tamar Djaja merupakan sosok yang tidak asing, baik dalam dunia sastra, maupun dunia politik. Terlahir dengan nama Tamburrasyid Tamar Djaja, lahir tanggal 12 Maret 1913 di Sungai Jaring Bukittinggi Sumatera Barat. Tamar Djaja lahir pada masa arus gerakan modernisasi Islam mempunyai pengaruh besar terhadap pribadinya. Dalam konteks l’histoire des mentalité (sejarah kesadaran), periode kelahiran Tamar Djaja ini sangat decisive. Sementara menjadi anggota gagasan gerakan pemurnian agama tersebut telah menyebabkan seseorang merasa telah berada di dalam sebuah jaringan persekutuan suci berskala kosmopolitan, pada tingkat domestik anggota-anggota tersebut harus berhadapan dengan colonial state (negara kolonial).[4]

Pola gerakan modernisasi Islam di Minangkabau pada masa itu masuk dalam beberapa saluran, yakni melalui institusi keagamaan, institusi pendidikan, dan peran elite Islam atau dalam bahasa Taufik Abdullah dinamakan Kaum Muda.

Pada pertengahan 1910, gerakan adat berorientasi kemadjuan harus menghadapi tantangan yang kian meninggi dari Islam modernis. Murid-murid Sjech Achmad Chatib telah kembali untuk mendakwahkan gagasan-gagasan pemurniannya di kampung halaman masing-masing. Yang utama di antara mereka ini adalah Sjech Djamil Djambek di Bukittinggi, Haji Abdullah Ahmad di Padang dan Padang Panjang, Haji Rasul (juga dikenal sebagai Sjech Haji Abdul Karim Amrullah) di Manindjau dan Padang Panjang, dan Sjech Thaib Umar di Batusangkar. Mereka menyerang kecampur-bauran (ajaran) tarekat dan menentang bid’ah dalam praktek-praktek keagamaan. Gerakan pemurnian mereka ini sangat dipengaruhi oleh pembaru Mesir abad ke-19 Sjech Muhammad Abduh.[5]

 

Eforia modernisasi Islam turut dinikmati Tamar Djaja melalui bangku Thawalib Padang Panjang dan mengikuti aktivitas politik di Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI). Tidak mengherankan, bila aktivitasnya dalam dunia jurnalis-tik dan kemampuannya menulis semakin terasah. Salah satu rubrik artikel yang dibahas dalam tulisan ini adalah pemikiran politik Tamar Djaja tentang perjuangan umat Islam yang dimuat dalam majalah Al-Islam yang dimuat tahun 1953-1955.

Tulisan mengenai pemikiran politik Tamar Djaja ini hakikatnya berhubungan dengan sejarah intelektual, dimana juga mempunyai banyak persamaan dengan sejarah mentalitas. Sejarah mentalitas lebih mengutamakan bagaimana ide atau pemikiran mempengaruhi proses sejarah tertentu. [6] Ia memiliki cakupan yang sangat luas, yang meliputi ide (pemikiran), ideologi, nilai-nilai, mitos, dan segala macam yang terdapat dalam struktur kesadaran, dan yang terdapat pula dalam mentalitas manusia dan masyarakatnya.[7] Sadar atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari pun seseorang tidak terlepas dari ide atau pemikiran.

            Penegasan Tamar Djaja sebagai seorang intelektual, Taufik Abdullah merumuskan bahwa cendekiawan atau pembaru pemikiran bukan kedudukan yang diangkat, dan juga bukan berdasarkan pilihan orang banyak.[8] Pembaruan pemikiran, menurutnya adalah bagaimana seseorang yang mau menghubungkan dirinya dengan cita-cita atau nilai. Seorang intelektual atau kaum modernis dituntut untuk dapat menganalisis permasalahan masyarakat secara jujur dan objektif, apa adanya tanpa dipengaruhi oleh hal-hal lain.

Tamar Djaja dan Pemikiran Islam-Negara

  1. Aktivitas dan Karya Histroriografi Tamar Djaja

Jika kita melihat lebih jauh sejarah hidup dan intelektual Tamar Djaja ini akan ditemukan bagaimana tokoh ini lebih banyak berpapasan dengan gagasan-gagasan keagamaan yang spesifik, yakni yang menekankan kemurnian Islam dibandingkan dengan gagasan-gagasan lain. Setelah tamat dari pendidikan dasar -sekolah rakyat (SR), Tamar Djaja melanjutkan studinya di pusat-pusat pendidikan Islam yang telah disebut Taufik Abdullah: Sumatera Thawalib Padang Panjang, di bawah asuhan Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul), Abdul Hamid Hakim, dan lainnya.

Sumatera Thawalib: Sumber foto: http://www.jpnn.com/read/2015/09/14/326501/Sumatera-Thawalib,-Sekolah-Modern-Islam-Pertama-di-Indonesia-

Sumatera Thawalib: Sumber foto: http://www.jpnn.com/read/2015/09/14/326501/Sumatera-Thawalib,-Sekolah-Modern-Islam-Pertama-di-Indonesia-

Dalam studinya ini, Tamar Djaja berkenalan lebih jauh dengan gagasan-gagasan reformasi Islam melalui buku-buku karya tajdid Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Abduh, Sayyid Rashid Ridha, Jamaluddin al-Afghani dan Sayyid Quthb, serta Syekh Akhmad Khatib. Dan tentu saja, bersamaan dengan itu, Tamar Djaja juga membaca karya-karya gurunya pada tingkat domestik seperti Haji Rasul dan Abdullah Ahmad.

Tamar Djaja secara intelektual menemui kematangannya, saat ia berkesempatan untuk menginstitusionalisasikan gagasan-gagasan itu di dalam sebuah organisasi. Pada tahun 1930, Tamar Djaja aktif di Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI), salah satu partai lokal yang sudah berbasis Islam dan kebangsaan. Pola hidup berorganisasi (secara modern) yang dibawa PERMI mendorong “acuan kehidupan baru” secara massif yang cocok dengan kehidupan kampus Thawalib Padang Panjang, yang dulunya pernah bergesekan dengan komunismenya Haji Dt. Batuah.

Aktivitasnya di PERMI tidak saja menggemblengnya dalam berorganisasi, berpolitik, namun juga mengasah kemampuannya dalam dunia jurnalistik. Hal ini terbukti semasa aktif di PERMI, Tamar Djaja sudah menjabat sebagai pimpinan redaksi Keris. Menurut H.A.J. Klooster, dalam beberapa tulisannya di media massa pada tahun akhir tahun 1939 dan pasca Kemerdekaan, Tamar Djaja juga menggunakan nama samaran dari St. (Sutan) Rais Alamsjah.[9] Pemakaian dua nama ini mungkin menjadi sebuah rahasia dari kalangan masyarakat karena ada hubungannya dengan popularitas dan tujuan bisinis. Menurut William Bradley Horton menyebut, warga lokal Bukittinggi mungkin lebih menyukai penggunaan gelar adat yang dipakai, dibandingkan dengan menggunakan nama aslinya.[10]

Menurut catatan Horton, melalui penerbit Penyiaran Ilmu yang didirikannya tahun 1939, Tamar Djaja sudah bertindak sebagai kepala editor yang menyunting tulisan Roman Pergaoelan. Sejak menjabat chief editor, Tamar Djaja aktif menulis beberapa karya mulai dari sastra, politik, sejarah, yang kemudian menjadi acuan dari peneliti, di antaranya: Spion Perempuan (1940), Dari Desa ke Kota (1940), Sebabnya Saya Bahagia! (1940), Journalist Alamsjah (1940), Si Bachil (1941), Berontak!!! : Menentukan Nasib (1946), Trio Komunis Indonesia : Tan Malaka, Alimin, Semaoen (1946), Sejarah Pergerakan Politik Indonesia (1946), dan Pengertian Politik : Tata Negara (1946).

Pada tahun 1945, ia merangkap anggota dewan Generasi Pemuda Indonesia dan Ketua Humas dari Komite Nasional Indonesia (KNI). Pada tahun 1947, Tamar Djaja memimpin redaksi Genderang Sjahid, sebuah koran yang terbit sekali seminggu. Sejak dideklerasikannya Masyumi di Yogyakarta, Tamar Djaja diangkat sebagai Ketua Humas untuk cabang Masyumi Sumatera Barat. Selain itu, atas instruksi PB Masyumi, ia diserahi tugas sebagai editor kepala koran Berdjuang, terbit seminggu sekali.

Sejak tahun 1949, Tamar Djaja secara resmi menutup Penjiaran Ilmu, penerbitan yang pernah ia dirikan di Bukittinggi. Penulis menduga ada beberapa faktor yang menyebabkan Tamar Djaja menutup perbitannya. Pertama, ditutupnya penerbit ini ada hubungannya dengan masa Agresi Belanda II, yang menyebabkan situasi Bukittinggi dan daerah di sekitarnya dalam situasi darurat perang. Kedua, seluruh tokoh yang terlibat aktif dalam perusahaan penerbitan, termasuk Tamar Djaja ikut serta dalam rombongan petinggi Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) menuju pedalaman Sumatera Barat.

Pasca PDRI dan penyerahan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar, Tamar Djaja kembali aktif dalam dunia politik dan jurnalistik. O.G Roeder menulis, pada tahun 1950 Tamar Djaja hijrah ke Jakarta.[11] Pada awal tahun 1950, ia diserahi tugas sebagai Kepala Pusat Informasi dari Masyumi. Selain itu, berkat kepiawaiannya dalam memimpin perusahaan pers, Tamar Djaja ditunjuk sebagai Pimred Suara Masyumi dan Kursus Politik.

12463499_1541481496175305_1574865345_n

Tamar Djaja. Sumber foto: Dokumentasi Alia Fathiyah

Pada tahun 1953, selain bertugas sebagai pengurus Masyumi dan memimpin dua media pers dari partai berlogo Bulan Bintang tersebut, Tamar Djaja masuk dalam struktur birokrasi pemerintahan. Ia diserahi tugas untuk kepala Seksi Publikasi Departemen Agama di 1953-1956, menjadi anggota dewan redaksi Aliran Islam (Bandung) pada tahun 1956, Al Islam (Medan) pada tahun 1953, dan Anti-Komunis (Jakarta) pada tahun 1956. [12]

Dedikasi tinggi yang ditunjukkan Tamar Djaja dalam mengembangkan media pers yang diamanahkan kepadanya, rupanya tidak menyurutkan langkah Bapak dengan 8 orang anak ini, ketika ditunjuk sebagai chief editor majalah Daulah Islamiyah yang diterbitkan di Jakarta tahun 1956. Menurut O.G Roeder, pada tahun 1957 Tamar Djaja terlibat dalam perdebatan panas dengan Deliar Noer dalam kolom surat kabar Adabi. [13] Dalam tulisannya, Tamar Djaja membantah Boedi Oetomo sebagai tonggak awal pergerakan nasional. Tamar Djaja berpendapat, seharusnya Sarekat Islam yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 menjadi tolak ukur hari kebangkitan nasional.

Mengakarnya ideologi Islam dan pergerakannya dalam pribadi Tamar Djaja, baik dalam aktivitasnya sebagai tokoh politik, maupun penulis bukanlah hal yang baru. Gerakan modernisasi Islam yang dibawa Kaum Muda di Sumatera Barat mempunyai pengaruh besar dalam dirinya sebagai bagian dari generasi emas didikan Haji Abdul Karim Amrullah dan Haji Abdullah Ahmad. Ditambah, aktivitasnya dalam partai politik lokal pertama di Indonesia, PERMI yang berasaskan Islam dan kebangsaan, telah membuka pemikirannya dalam menggagas hubungan Islam dan negara.

 

  1. Pemikiran Islam dan Negara

A. Perjuangan Umat Islam 1905-1945

Sebagai seorang penulis, sastrawan, dan politisi tulisan-tulisan yang dimuat Tamar Djaja dalam majalah Al-Islam pada umumnya berisi hubungan antara Islam dan Negara. Majalah Al-Islam merupakan media cetak yang diterbitkan sekali sebulan tahun 1953 berkedudukan di Medan. Di majalah Al-Islam, Tamar Djaja merupakan penulis tetap yang mengetengahkan artikel serial berjudul Perjuangan Menegakkan Negara Islam di Indonesia.

Dalam tulisannya, Tamar Djaja menulis pemikirannya sudah dalam bentuk kronik dan mengacu pada peristiwa sebagaimana terjadinya. Ia memandang pergerakan Islam di Indonesia secara sadar telah dimulai, sejak lahirnya partai lokal di Sumatera Barat, yakni Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) tahun 1930 yang berhaluan Islam dan kebangsaan. Menurut Tamar Djaja, perjuangan politik Islam di tanah Jawa terutama yang digawangi oleh PSII, menyebabkan beberapa guru agama dan siswa dari Sekolah Islam di Sumatera Barat juga terpengaruh oleh eforia politik pada masa pergerakan itu. Golongan yang sebelumnya merupakan orang surau yang acuh terhadap kehidupan politik, rupanya telah terbangun dengan kesadaran baru dalam bentuk gerakan radikal. Tamar Djaja mengacu pada sikap politik dari murid kesayangan Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) yang sekaligus menjadi guru di Thawalib Padang Panjang. Tokoh yang dimaksud adalah Haji Dt Batuah[14] yang ikut mendirikan Sarekat Rakyat di Padang Panjang.[15]

Pada bagian berikutnya Tamar Djaja menulis secara kronik, proses tumbuh dan berkembangnya beberapa organisasi pergerakan, mulai dari Serikat Islam, Partai Nasional Indonesia (PNI), Permi, Partindo, yang berdampak pada konfrontasi kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, Tamar Djaja juga menganalisis pergerakan dari organisas-organisasi pasca 1920 lebih bercorak kooperatif digawangi Boedi Oetomo dan SDI. Di pihak lain, PSII, PNI, Partindo, Permi memilih sikap berseberangan, bahkan menentang kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda.

Menurut Tamar Djaja, perjuangan yang dilakukan tokoh-tokoh pergerakan melalaui organisasi, meskipun nantinya pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan Vergander Verbond, tidaklah sia-sia. Pertama, bertambah kuatnya keyakinan umat Islam dalam perjuangan politik. Kedua, tertanamnya benih kesatuan bangsa Indonesia. Ketiga, terciptanya persatuan bahasa, yakni bahasa Indonesia. Keempat, terciptanya satu lagu kebangsaan, Indonesia Raya. Kelima, seluruh tokoh pergerakan bertekad merebut kemerdekaan. Lebih lanjut, ia menulis:

“Pendeknya dasar-dasar untuk kemerdekaan, sudahlah cukup dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Bangsa Indonesia sesungguhnya sudah siap untuk merdeka. Hanya tinggal menunggu saat dan waktu saja lagi.” [16]

 

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, menurut Tamar Djaja merupakan hasil dari perjuangan umat Islam beratus-ratus tahun yang lampau. Sejak diumumkannya kemerdekaan, seluruh lapisan masyarakat bersatu menyokong kemerdekaan. Sumbangan yang diberikan rakyat, lanjutnya tidak saja dalam pengorbanan harta, namun juga jiwa mereka untuk memper-tahankan kemerdekaan. Pemikiran ini ia tulis sebagai reaksi dari anggapan, bahwa umat Islam telah menyingkir dari perjuangan kemerdekaan.

 

B. Perjuangan Umat Islam Pasca Kemerdekaan 1945-1950

Sejak ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara melalui Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, menurut Tamar Djaja sebagai bentuk kompromi umat Islam dan negara. Ia pun mengajukan sebuah pertanyaan kepada pembaca Al-Islam, apakah umat Islam memang sudah puas dengan bentuk negara Indonesia? Setengah menjustifikasi, Tamar Djaja menegaskan, bahwa umat Islam tidak puas dengan bentuk negara yang ia sebut sifatnya “tanggung-menanggung”.

Tamar Djaja kemudian dengan lantang mengungap, Republik Indonesia seharusnya dijadikan sebuah negara yang didalamnya terlaksana ajaran-ajaran dan hukum Islam. Meskipun cita-cita memperjuangkan Islam sebagai dasar negara kandas melalui jalur diplomasi Hatta, Tamar Djaja memandang umat Islam tidak berubah membangkang. Ia menegaskan, bahwa umat Islam bertanggung jawab penuh terhadap negara.

“Segala sakit senang, derita dan air mata yang diberikan sejak dahulu, berupa pengorbanan segala rupa yang diminta perjuangan, meminta mereka harus terus menerus membela dan mempertahankan kemerdekaan. Karena itu, setapak pun tidak pernah dilepaskan perjuangan yang membahana itu.” [17]

 

Setelah menjelaskan pemikirannya mengenai sikap umat Islam terhadap dasar negara, Tamar Djaja menganalisa sejauh mana peranan umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan setelah masuknya tentara Sekutu ke Indonesia. Menurutnya, sejak tentara Sekutu yang diboncengi NICA melakukan tindak provokasi dan teror, umat Islam tidak pernah berdiam diri. Ia memberi contoh, usaha Partai Masyumi yang menyerukan setiap cabangnya untuk membangun laskar perjuangan untuk membantu perjuangan BKR. Laskar perjuangan itu kemudian dikenal dengan nama Hizbullah, Sabilillah (untuk laki-laki) dan Sabil Muslimat (khusus perempuan).[18]

Pada masa diplomasi di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan, Tamar Djaja mengklaim perjanjian Linggajati yang dihasilkan antara pemerintah RI dan Belanda, ditentang Masyumi karena merugikan perjuangan Bangsa Indonesia. Dengan sedikit argumentasi yang kurang berimbang, Tamar Djaja mengklaim borok pemerintahan sudah dimulai sejak Sutan Sjahrir memegang jabatan perdana menteri, kemudian diperparparah ketika Amir Sjarifuddin menggantikan posisi pendiri Partai Sosialis Indonesia (PSI) tersebut. Pada bagian berikutnya, Tamar Djaja melakukan shock therapy terhadap lawan politiknya. Ia menuding, naskah perjanjian Renville yang ditanda tangani menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk di dalamnya Jawa Barat jatuh ke tangan Belanda. [19]

Tamar Djaja dalam tulisannya menganalisis, bahwa sejak pemerintahan dipegang golongan sosialis dan kiri, Indonesia dilanda ketidakstabilan di bidang politik dan ekonomi, Ia menuding hasil perundingan Linggajati pada masa Sjahrir dan Renville pada masa Amir Sjarifuddin menyebabkan wilayah-wilayah dari NKRI lepas ke tangan Belanda. Pasca jatuhnya pemerintahan Amir Sjarifuddin kemudian digantikan pemerintahan Hatta, menurut Tamar Djaja berdampak dengan usaha coup d’ etat kaum kiri Muso di Madiun.[20] Pada saat yang sama, Belanda melancarkan Agresi II untuk merebut ibukota RI Yogyakarta dan menawan Bung Karno, Hatta, dan beberapa pejabat pemerintahan lainnya.

Pasca jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda, bukan berarti pemerintahan RI tamat. Tamar Djaja pun memuji keberhasilan dua tokoh Masyumi dalam menyelamatkan pemerintahan pasca Agresi II. Pertama, Sjafruddin Prawiranegara berhasil membentuk pemerintah pelarian di hutan belantara Sumatera Tengah dengan nama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pada masa pemerintahan darurat, Sjafruddin Prawiranegara dan kabinetnya tetap melakukan hubungan dengan luar negeri, untuk menegaskan keberadaaan pemerintah Indonesia tetap eksis. Kontak hubungan dengan luar negeri ini, menurut Tamar Djaja telah membuka mata negara-negara Asia yang berkumpul dalam konferensi di New Delhi, untuk membantu perjuangan diplomasi Indonesia. Kedua, pemerintah mengutus Moh. Roem untuk melaksanakan perundingan dengan Van Royen. Tamar Djaja memuji jasa Moh. Roem sebagai delegasi Indonesia tidaklah kecil, bahkan pasca perjanjian Roem-Royen, Indonesia bisa mendapatkan kembali seluruh wilayahnya melalui perundingan KMB tanggal 27 Desember 1949. Ketiga, mosi Integral Natsir dalam menyatukan wilayah Indonesia yang terpecah-pecah pada masa RIS, menurut Tamar Djaja sebagai bukti kesungguhan pimpinan Masyumi mendukung upaya persatuan bangsa dan kesatuan negara Indonesia.

Pasca penyerahan kedaulatan, kondisi sosial politik Indonesia dihadapkan pada gejolak dan gerakan protes di setiap daerah. Tamar Djaja mencatat, sejak kabinet Natsir menjalankan pemerintahan telah dihadapkan dengan gerakan sempalan: DI/TII Kartosuwiryo, pasukan Samiaji, pasukan Suryakencana, pasukan Angling Darma, brigade Citarum, divisi Bambu Runcing, Tentara Rakyat Indonesia, pasukan Banteng Wulung, Ratu Adil, Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), bataliyon Aren dan White Eagle, Republik Maluku Sleatan, dan organisasi-organisasi spionase.[21] Kabinet Natsir pun tidak tinggal diam, melalui penerbitan Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 1950 ditetapkan bahwa seluruh gerakan tersebut, dianggap sebagai gerakan makar dan harus dibubarkan paksa.

Tamar Djaja menganalisis, bahwa penyebab munculnya gerakan sempalan yang muncul di berbagai daerah disebabkan kondisi politik Indonesia yang memberi kesempatan seluruh aliran dan ideologi berkembang. Ia menuding, pengikut ideologi tertentu melakukan gerakan bawah tanah untuk menghancurkan pemerintahan pada masa itu. Pertama, pada tahun 1946 terjadi peristiwa penculikan terhadap Sjahrir dan percobaan coup terhadap kekuasaan Soekarno oleh pengikut Tan Malaka. Kedua, pada tahun 1947 proklamasi negara Pasundan yang dipimpin Kustomo. Ketiga, pada tahun 1949 ditandai dengan pecahnya pemberontakan Muso dan Amir Syarifuddin di Madiun. Keempat, pada tahun 1949 Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Darul Islam di Jawa Barat. Kelima, pada tahun 1950 terjadi beberapa pemberontakan di antaranya: (1) gerakan APRA yang dipimpin Westerling di Bandung tahun 1950, (2) pemberontakan Andi Azis di Makasar pada bulan April 1950, (3) pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipimpin J.H Manuhutu dan A. Wairisal, dan (4) gerakan kaum kiri memproklamirkan berdirinya Negara Demokrasi Rakyat di Cirebon.   Keenam, pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi yang digerakkan oleh militer Angkatan Darat yang menuntut pembubaran parlemen di depan istana kepresidenan. [22]

Selain gerakan separatisme yang ditujukan terhadap pemerintah pusat, kaum buruh menurut Tamar Djaja turut melakukan aksi pemogokan di perusahan-perusahaan besar. Akibat aksi pemogokan itu, produksi yang dihasilkan perusahaan tersebut menurun yang berdampak terhadap kelumpuhan devisa negara. Keadaan ekonomi Indonesia pun semakin memburuk, tatkala pegawai negara melakukan tindak korupsi, yang menyebabkan negara dirugikan milyaran rupiah.[23]

Munculnya gerakan gerakan makar terhadap pemerintah pusat, pemogokan buruh, dan tindak korupsi di Indonesia, menurut Tamar Djaja sebagai sebuah “kewajaran” dan bentuk transisi politik dan keamanan negara yang baru merdeka. Ia pun mengambil beberapa kasus yang pernah terjadi di beberapa negara, di antaranya:

  1. saat berdirinya pemerintah Republik Soviet melalui jalan revolusi, dihadapkan pada situasi keamanan yang tidak menentu. Menurut Tamar Djaja, akibat situasi keamanan yang tidak kondusif menyebabkan puluhan juta warga Rusia turut menjadi korban.
  2. pada masa awal kemerdekaan Filipina juga dihadapkan pada instabilitas politik dan keamanan karena munculnya gerakan Hukbalahan.
  3. Burma pada masa awal kemerdekaannya juga dihadapkan dengan pemberontakan Karen yang menyebakan Menteri Aung San terbunuh.
  4. India mengalami masa instabilitas keamanan setelah Mahatma Ghandi dibunuh oleh pemberontak Mahasaba.
  5. Indo Cina (Vietnam) pada tahun 1950an masih dihadapkan pada konflik hebat antara Ho Chi Minh dan Bao Dai. [24]

Pada bagian akhir tulisannya, Tamar Djaja memuji Masyumi berdiri di garda terdepan dalam mempertahankan kemerdekaan hingga penyerahan kedaulatan pada tahun 1949. Ia pun mengklaim, bahwa sejarah revolusi Indonesia adalah sejarah perjuangan Masyumi. [25] Dalam sejarah berdirinya Masyumi sebelum tahun 1950an, diklaim Tamar Djaja sebagai pembuktian bakti tokoh-tokoh Masyumi terhadap negara, dan tidak pernah terlintas untuk melakukan tindak makar terhadap kekuasaan yang syah. Lebih lanjut Tamar Djaja menulis:

“Belum pernah Masyumi mengadakan coup dan kekacauan. Belum pernah mengadakan aksi mengadakan aksi menentang pemerintah secara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Bukan tidak ada faktor-faktor untuk itu. Banyak sekali hal-hal yang menyakitkan hati, menimbulkan marah bagi Masyumi selama revolusi dan perjuangan itu, tetapi semuanya ditelan saja.” [26]

Perspektif pemikiran Tamar Djaja dalam lembaran tulisannya di majalah Al-Islam merupakan bagian dari kesadaran politiknya menulis perjuangan umat Islam di Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sebagai jebolan Thawalib Padang Panjang dan pernah menikmati bangku kuliah di Fakultas Ibn Khaldun hingga semester III, Tamar Djaja tidak saja dikenal sebagai penulis andal, namun juga tokoh politik Masyumi.

Dalam konteks sejarah mentalitas, periode kelahiran Tamar Djaja ditandai dengan warna kental gerakan modernisasi Islam di Minangkabau. Sebagai bagian dari gagasan gerakan pemurnian agama pada masa itu di tanah kelahirannya, Tamar Djaja merasa telah berada dalam sebuah jaringan persekutuan suci berskala kota, pada tingkat lokalitas, Tamar secara sadar harus berhadapan dengan colonial state. Kesadarannya dalam memilih aspirasi politiknya pada masa menjadi siswa Thawalib Padang Panjang telah dibuktikannya sebagai anggota aktif PERMI, sebuah partai lokal yang mengusung asas Islam dan kebangsaan.

Tidak mengherankan, bila tulisannya di beberapa media massa pada masa itu selalu berhubungan dengan konteks Islam-Negara. Dalam setiap tulisannya di Al-Islam, Tamar Djaja menekankan, bahwa masa pergerakan nasional selalu ditandai dengan munculnya elite politik Islam yang aktif di berbagai organisasi pergerakan. Selain itu, Tamar Dajaja juga menulis pada masa awal kemerdekaan hingga tahun 1950an ditandai dengan peran aktif tokoh Masyumi dalam pemerintahan. Penonjolan kiprah tokoh-tokoh Masyumi dalam setiap even peristiwa sejarah tentu tidak lepas dari usaha membangun citra yang baik dihadapan massa simpatisannya, bahwa partai ini selalu mengabdikan diri pada masa revolusi kemerdekaan, dan tidak pernah berbuat makar terhadap pemerintahan yang sah. Selain itu, penonjolan peran partai berlogo bulan-bintang itu, dalam majalah Suara Masyumi dan Al-Islam pada era 1950an berhubungan dengan persiapan Masyumi untuk memperkuat basis massanya di seluruh Indonesia sebelum pelaksanaan Pemilu tahun 1955.

 

Oleh: Fikrul Hanif Sufyan – Pemerhati sejarah Islam-tinggal di Kota Padang

Tulisan ini dipresentasikan untuk seminar Internasional dengan tema “Islam, Aceh, dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia” tanggal 5 Desember 2013 di Universitas Sebelas Maret Solo.

 

BIBLIOGRAFI

Majalah/Surat Kabar

Taufik Abdullah, “Misi Intelektual”, Panji Masyarakat Nomor 313 Tahun 1981.

 

Tamar Djaja, “Perdjuangan Menegakkan Negara Islam di Indonesia.”, Al-Islam No.1tanggal 10 Januari 1953.

 

__________, “Perdjuangan Menegakkan Negara Islam di Indonesia (IV).”, Al-Islam No.3 tanggal 10 Maret 1954.

 

__________, Tamar Djaja, “Perdjuangan Menegakkan Negara Islam di Indonesia (VI).”, Al-Islam No.6 tanggal 10 November 1955.

 

Buku

Abdul Muis, 1990. Salah Asuhan. Jakarta: Balai Pustaka.

 

______________, 1965. Surapati. Jakarta: Balai Pustaka.

 

Ahmad Syafii Maarif, 1985. Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante. Jakarta: LP3ES.

 

________________,1988. Islam dan Politik Indonesia pada Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.

 

Aqib Suminto, 1985. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES.

 

Boland, B.J, 1985. Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970. Jakarta: Grafiti Pers.

 

Klooster, H. A. J. 1985. Indonesiërs Schrijven hun Geschiedenis: De Ontwikke-ling van de Indonesische Geschiedbeoefening in Theorie en Praktijk, 1900-1980. Verhandelingen Van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde, 113. Dordrecht/Cinnaminson: Foris Publication.

 

Kumar, Ann. 1976. Surapati: Man and Legend : a Study of Three Babad Traditions. Australian National University Centre of Oriental Studies. Oriental Monograph Series, No. 20 E. J. Brill. Leiden.

 

Kuntowijoyo, 2003. Metodologi Sejarah. Yogyakarta; Tiara Wacana.

 

Kuntowijoyo, 1994. Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia. Yogyakarta: Shalahuddin Press.

 

Roeder, O.G, 1971. Who’s Who in Indonesia: Biographies of Prominent Indonesian Personalities in All Fields. Djakarta: Gunung Agung.

 

Sartono Kartodirdjo, 1993. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia, 1993.

 

Taufik Abdullah, 1971. School and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933). Ithaca, New York: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1971.

Makalah

William Bradley Horton, “Social Novels: Tamar Djaja and the Publishing Worlds of Bukittinggi (1939-1941)”, Seminar. Tulisan ini dipresentasikan dalam Seminar bertemakan “Forgotten Words: Revisiting Colonial Indonesian Literature” di Sophia University tanggal 20 Juni 2009.

 

 

[1]Abdul Muis, Salah Asuhan. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

[2]Abdul Muis, Surapati. (Jakarta: Balai Pustaka, 1965).

[3] Ann Kumar, Surapati: Man and Legend : a Study of Three Babad Traditions. Australian National University Centre of Oriental Studies. Oriental Monograph Series, No. 20 E. J. Brill. Leiden, 1976. Lihat juga dalam http://www.jstor.org/discover/10.2307/278-63189?uid=3737496&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21103020064821.Diakses tanggal 19 November 2013.

[4]Di sini, terjadi sebuah proses perkembangan bersifat kontradikstif. Di satu pihak, secara kosmopolitan, para anggota tersebut menemukan ruang pengayoman lebih luas. Di pihak lain, pada tingkat domestik, mereka teralienasi-karena “negara” tempat mereka bernaung tak berbagi pandangan dan budaya. Alienasi pada tingkat domestik dan memperoleh pengayoman pada tingkat kosmopolitan inilah yang menyebabkan, dalam konteks Tamar Djaja, tutelage (asuhan) agama menjadi jauh lebih mendalam dibandingkan dengan lainnya, terutama “negara kolonial”.

[5] Taufik Abdullah, School and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933) (Ithaca, New York: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1971), hlm. 13.

[6]Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah. (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2003), hlm. 189.

[7]Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 170-171.

[8]Taufik Abdullah, “Misi Intelektual”, Panji Masyarakat Nomor 313 Tahun 1981, hlm. 13.

[9]H. A. J. Klooster, Indonesiërs Schrijven hun Geschiedenis: De Ontwikkeling van de Indonesische Geschiedbeoefening in Theorie en Praktijk, 1900-1980. Verhandelingen Van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde, 113. Dordrecht/Cinnaminson: Foris Publication, 1985.

[10]Menurut Kratz, Tamar Djaja juga memimpin Perdjoeangan Hidoep, sebuah penerbitan koran berkala dan yang baik tidak pernah muncul atau diterbitkan untuk jangka waktu yang sangat singkat (1940). Lebih lanjut baca William Bradley Horton, “Social Novels: Tamar Djaja and the Publishing Worlds of Bukittinggi (1939-1941)”, Seminar. Tulisan ini dipresentasikan dalam Seminar bertemakan “Forgotten Words: Revisiting Colonial Indonesian Literature” di Sophia University tanggal 20 Juni 2009.

[11]O.G Roeder, Who’s Who in Indonesia: Biographies of Prominent Indonesian Personalities in All Fields. (Djakarta: Gunung Agung, 1971).

[12]William Bradley Horton, “Social Novels: Tamar Djaja and the Publishing Worlds of Bukittinggi (1939-1941)”, Seminar. Tulisan ini dipresentasikan dalam Seminar bertemakan “Forgotten Words: Revisiting Colonial Indonesian Literature” di Sophia University tanggal 20 Juni 2009.

[13]O.G Roeder, Who’s Who in Indonesia: Biographies of Prominent Indonesian Personalities in All Fields. (Djakarta: Gunung Agung, 1971).

[14]Haji Ahmad Khatib gelar Dt. Batuah. Haji Dt. Batuah, demikian sosok ini sering kenang namanya.Ahmad Khatib lahir tahun 1895 di Nagari Koto Laweh dari pasangan Syech Gunung Rajo (seorang pimpinan Tarekat Syattariyah) dan Saidah. Ahmad Khatib merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, masing-masing Sanah, Ahmad Khatib gelar Dt. Batuah, dan Jamaliah.

Pada tahun 1909 ia memutuskan berangkat kembali ke Mekah untuk mendalami Islam dan berguru pada Syech Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Enam tahun bermukim di sana, tahun 1915 ia kembali ke Padang Panjang dan meneruskan untuk berguru pada Haji Abdul Karim Amrullah. Sejak saat itu, ia menjadi salahmela seorang murid kesayangan tokoh modernisme Islam tersebut dan diamanahi sebagai guru di Sumatra Thawalib Padang Panjang.

Perkenalannya dengan komunisme dimulai sejak keberangkatannya ke Aceh sebagai utusan dari Haji Rasul untuk meninjau keadaan Thawalib School di Aceh yang pernah dirintis Buya A.R Sutan Mansur. Ia bertemu dengan salah seorang propagandis komunis asal Padang, yakni Natar Zainuddin. Sejak pertemuannya dengan Natar Zainuddin tersebut, terjadilah diskusi yang hangat di antara keduanya. Untuk membuktikan rasa penasarannya terhadap perkembangan komunis di Jawa, ia diajak untuk bertemu dengan Haji Misbach. Lebih lanjut lihat Fikrul Hanif Sufyan, Haji Ahmad Khatib Dt. Batuah, dalam http://basajarah.wordpress.com/2012/12/11/haji-ahmad-khatib-dt-batuah/. Penulis saat ini sedang merampungkan naskah:”Menentang Kolonialis-me di Sumatera Barat. Protes Intelektual Haji Ahmad Khatib Dt. Batuah 1923-1948″

[15]Kalangan pelajar Islam terutama siswa Thawalib Padang Panjang, menurut Tamar Djaja, berduyun-duyun masuk ke dalam Sarekat Rakyat (Partai Komunis Indonesia), karena hanya partai ini yang bercita-cita mewujudkan kemeredekaan Indonesia. Lebih lanjut baca Tamar Djaja, “Perdjuangan Menegakkan Negara Islam di Indonesia.”, Al-Islam No.1tanggal 10 Januari 1953.

[16]Tamar Djaja, “Perdjuangan Menegakkan Negara Islam di Indonesia (III).”, Al-Islam No.1tanggal 10 Januari 1953.

[17]Tamar Djaja, “Perdjuangan Menegakkan Negara Islam di Indonesia (IV).”, Al-Islam No.3 tanggal 10 Maret 1954.

[18]Untuk kawasan Sumatera, menurut Tamar Djaja, selain dua laskar perjuangan tadi, juga dibentuk Mujahidin di Aceh. Di samping itu, masih banyak barisan umat Islam di luar Masyumi di Sumatera. Di lain pihak, golongan komunis, sosialis, dan nasionalis menurut Tamar Djaja juga turut membentuk barisan perjuangan. Lebih lanjut baca Tamar Djaja, “Perdjuangan Menegakkan Negara Islam di Indonesia (IV).”, Al-Islam No.3 tanggal 10 Maret 1954.

[19]Pada bagian bagian berikutnya, Tamar Djaja menegaskan, seluruh Jawa Barat diserahkan kepada Belanda. Perjuangan Indonesia rugi besar dengan hasil perundingan ini. Negara merosot turun. Masyumi, sebagai partai umat Islam tidak senang melihat kelakuan golongan yang menamakan dirinya kaum kiri. Ia mengklaim, dijatuhkannya pemerintah PM. Amir Sjarifuddin disebabkan mosi tidak percaya dari Masyumi dan PNI yang menganggap perjanjian Renville sebagai biangkeladi kekalahan diplomasi Indonesia. Lebih lanjut baca Tamar Djaja, “Perdjuangan Menegakkan Negara Islam di Indonesia (IV).”, Al-Islam No.3 tanggal 10 Maret 1954.

[20]Menurut Tamar Djaja, sasaran utama dari FDR Muso di Madiun adalah tokoh dan massa pendukung Masyumi, sehingga banyak di kalangan ulama saat itu disembelih dan dihabisi oleh massa pendukung FDR. Ia menuding, bahwa FDR sakit hati terhadap Masyumi yang telah menendang Amir Sjarifuddin dari kursi kekuasaannya. Lebih lanjut baca Tamar Djaja, “Perdjuangan Menegakkan Negara Islam di Indonesia (IV).”, Al-Islam No.3 tanggal 10 Maret 1954.

[21]Tamar Djaja, “Perdjuangan Menegakkan Negara Islam di Indonesia (VI).”, Al-Islam No.6 tanggal 10 November 1955.

[22]Tamar Djaja, “Perdjuangan Menegakkan Negara Islam di Indonesia (VI).”, Al-Islam No.6 tanggal 10 November 1955.

[23]Lebih lanjut Tamar Djaja menulis, di antara pegawai-pegawai sendiri banyak yang melakukan korupsi melakukan pekerjaan yang tidak senonoh didalam kewajibannya kepada negara. Korupsi waktu, korupsi uang, dan korupsi pangkat. Lebih lanjut baca Tamar Djaja, “Perdjuangan Menegakkan Negara Islam di Indonesia (VI).”, Al-Islam No.6 tanggal 10 November 1955.

[24]Tamar Djaja, “Perdjuangan Menegakkan Negara Islam di Indonesia (VI).”, Al-Islam No.6 tanggal 10 November 1955.

[25]Tamar Djaja menulis, apabila dilihat dari sisi pemerintahan yang pernah dipimpin dua pimpinan Masyumi sebelum tahun 1955, yakni pada masa kabinet Natsir dan Soekiman, Masyumi sering dilanda fitnah dan mosi tidak percaya, sehingga masa kabinet pada masa parlementer itu berjalan singkat. Ia beranggapan, kehadiran tokoh Masyumi di kabinet pemerintahan, hanya menjadi “kuda beban” yang diharapkan penguasa tertinggi saat diperlukan saja. Ketika kehadirannya tidak dibutuhkan, segala cara dipakai untuk menjatuhkan kabinetnya. Tamar Djaja, “Perdjuangan Menegakkan Negara Islam di Indonesia (VI).”, Al-Islam No.6 tanggal 10 November 1955.

[26]Tamar Djaja, “Perdjuangan Menegakkan Negara Islam di Indonesia (VI).”, Al-Islam No.6 tanggal 10 November 1955.