ins

 

Masa puncak imperialisme di Indonesia terjadi dalam kurun waktu dua dekade terakhir abad XIX dan dua dekade awal abad XX. Pada masa itu perubahan dalam kontestasi politik begitu cepat terjadi. Kondisi internal Hindia Belanda yang makin banyak diduduki dan kondisi eksternal seperti persaingan dengan pemerintah kolonial lain di Asia Tenggara –contohnya Jepang yang mulai bangkit– menjadi ancaman tersendiri bagi pemerintah Hindia Belanda.

Dari latar belakang di atas, dicanangkanlah sebuah program yang salah satunya bertujuan untuk mengkader rakyat Indonesia yang loyal terhadap pemerintah Hindia Belanda, yakni politik etis. Namun demikian, politik etis yang dikenal sebagai politik balas budi pemerintah kolonial Belanda pada Indonesia ternyata tidak setulus kelihatannya. Berbagai motivasi ternyata melatarbelakangi lahirnya kebijakan yang terdiri dari program edukasi, migrasi, dan irigasi ini. Kepentingan untuk melanggengkan imperialisme merupakan alasan utama, disamping alasan lainnya dari politik etis.

Dalam bukunya, Muhammad Isa Anshory menyajikan data dan analisis bahwa kepentingan kolonial bertemu dan sejalan dengan kepentingan misi Kristen untuk merubah rakyat Indonesia dalam rangka civilizing mission (misi pengadaban). Anshory menunjukkan bahwa dalam prakteknya, politik etis sebenarnya adalah upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengkristenkan atau membaratkan rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim. Sehingga dapat dikatakan bahwa politik etis identik dengan kerstening-politiek (politik kristenisasi).

Pidato Ratu Wilhelmina di Belanda pada 1901 menjadi momentum yang menandai dukungan terhadap peningkatan kegiatan misi Kristen yang telah berjalan sebelumnya. Arus kristenisasi ini terus berkembang dan mencapai puncaknya saat Abraham Kuyper, pemimpin Partai Kristen Anti-Revolusioner, menduduki kursi perdana menteri pada tahun yang sama. Selama masa itu, banyak angggota Parlemen Belanda menuntut agar pemerintah membatasi pengaruh Islam di Indonesia

Dukungan kolonial belanda terhadap kegiatan misi Kristen sangat Nampak khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Mulai abad XX strategi misi Kristen dalam bidang ini semakin digalakkan. Berbagai sekolah dan rumah sakit didirikan, juga rumah yatim piatu. Melalui kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan itu, misi Kristen sanggup memikat hati orang yang masih bersikap menolak terhadap Kristenisasi secara langsung. Melalui sarana misi yang tidak langsung ini, akhirnya diharapkan dapat diperoleh penganut yang lebih besar.

Meski membutuhkan biaya besar dan waktu lama, Kristenisasi lewat pendidikan ini berhasil mengkonversi banyak pribumi Muslim. Sekolah yang didirikan oleh Frans van Lith di Muntilan adalah contoh yang sangat berhasil dalam menjalankan strategi Kristenisasi melalui pendidikan. Anak-anak lelaki yang masuk sekolah ini semuanya Muslim. Akan tetapi mereka semua tamat sebagai orang Katolik. Beberapa dari kelompok siswa pertama bahkan melanjutkan studi mereka untuk menjadi imam (pendeta).

Berbagai bantuan pemerintah Hindia Belanda untuk misi Kristen ini mengalir deras dalam berbagai bentuknya. Mulai dari anggaran yang berlimpah, hingga berbagai kebijakan yang menguntungkan proyek misi Kristen. Anshory melampirkan data-data berupa rincian anggaran untuk Kristen dan Islam yang sangat diskriminatif. Sebagai contoh, pada 1928, anggaran untuk Protestan dan Katolik berjumlah 1.748.000. Namun untuk Islam hanya dianggarkan 4.000 saja! Padahal anggaran ini diambil dari pajak yang dibayarkan oleh penduduk yang mayoritas Muslim.

Kebijakan yang menguntungkan para misionaris diantaranya adalah pemberlakuan Regeeringsreglement tahun 1854 artikel 123. Artikel ini berisi aturan untuk para pendeta dan misionaris untuk mempunyai izin khusus dari Gubernur Jenderal atau atas namanya untuk melakukan pekerjaan (kristenisasi) di salah satu bagian dari Hindia Belanda. Meskipun terkesan membatasi kegiatan misi dan menyempitkan langkah misionaris untuk mengkristenkan pribumi, tetapi dalam prakteknya aturan ini lebih banyak menjadi perlindungan bagi mereka. Dengan surat izin dari Gubernur Jenderal itu, mereka mendapat kesempatan sebaik-baiknya untuk menutup mulut para pemimpin pribumi yang berani mengusiknya.

Usaha untuk menjalankan prinsip-prinsip Kristen dalam pemerintahan tercermin dalam kebijakan “Surat Edaran Minggu” atau “Surat Edaran Pasar” yang melarang segala kegiatan resmi pada hari minggu. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Idenburg pada 1910. Kebijakan politik ini ingin menerapkan pokok-pokok ajaran Kristen bukan hanya dalam instansi mereka, namun juga dalam kehidupan pribumi yang mayoritas Muslim.

Kelebihan dari buku ini adalah menghadirkan data dari berbagai sumber primer yang untuk kalangan awam sangat informatif. Pespektif yang diangkat oleh penulis juga memberi nuansa baru dalam khazanah sejarah di Indonesia, khususnya sejarah Islam. Adapun kekurangan dari buku ini adalah layout buku yang agak terlalu masuk margin atas, sehingga sedikit mengganggu proses pembaca ketika mulai membaca pada halaman baru.

Peresensi: Yuyun Novia, S.Th.I (Ibu Rumah Tangga, Alumni Prodi. Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta)

 

Judul buku              : Mengkristenkan Jawa; Dukungan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Penetrasi Misi Kristen

Penulis                     : Muhammad Isa Anshory

Penerbit                   : Pustaka Lir Ilir

Jumlah Halaman   : x+192 halaman

Ukuran                     : 14 x 20.5 cm

Untuk pembelian buku, dapat menghubungi Arif Wibowo (087835552727)