Di masa penjajahan, kata “Indonesia” belum dikenal. Wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini dikenal dengan nama Hindia-Belanda. Hampir-hampir dilupakan, yang pertama kali menggunakan “Indonesia” sebagai nama organisasi ialah organisasi para mahasiswa Hindia-Belanda yang sedang menuntut ilmu di Negeri Belanda.

Pada 1920-an terjadi peristiwa revolusioner, yaitu perubahan nama organisasi mahasiswa pribumi itu dari Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia Belanda, PHB) menjadi Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia, PI).
Tidak berhenti sampai di situ, para mahasiswa bumiputera di Belanda itu pun mengubah nama majalah organisasinya dari Hindia Poetera menjadi Indonesia Merdeka, memperkenalkan semboyan “Indonesia Merdeka, sekarang!”, serta mengumumkan Manifesto Politik yang berisi hasrat untuk memperjuangkan tercapainya kemerdekaan Indonesia yang demokratis.

Menurut Taufik Abdullah, peristiwa di atas sekaligus menyatakan tiga hal fundamental. Pertama, adanya bangsa bernama Indonesia. Kedua, adanya sebuah negeri bernama Indonesia. Ketiga, bangsa itu menuntut kemerdekaan bagi negerinya.

Para mahasiswa aktivis Perhimpunan Indonesia itulah yang sesungguhnya merupakan pelopor pergerakan nasionalisme antikolonial yang radikal.
Ketika peristiwa revolusioner itu terjadi, Ketua PHB pada 1923 ialah mahasiswa kedokteran bernama Soekiman Wirjosandjojo (1898-1974). Di masa kepemimpinan Soekiman, PHB memperingati hari ulang tahun ke-15. Pada kesempatan itulah diterbitkan Buku Peringatan yang isinya mencerminkan semangat yang menjiwai perubahan nama PHB menjadi PI. Pada ulang tahun ke-15 itu dideklarasikan dasar-dasar perjuangan PI yang pada pokoknya menekankan ideologi kesatuan dan prinsip-prinsip demokrasi.

Sesudah pada 1925 para mahasiswa pribumi di Belanda resmi melekatkan kata Indonesia untuk nama organisasinya, pada kongres tahun 1926 kata Indonesia dipergunakan oleh organisasi Indonesia Muda. Sekitar tahun itu juga, Jong Islamieten Bond melekatkan kata Indonesia pada nama organisasi kepanduan yang dibentuknya, Nationale Indonesische Padvendrij (Natipij). Tiga tahun kemudian, Kongres Pemuda Indonesia 1928 mengikrarkan diri berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia.

Sekembali ke tanah air, Soekiman menjadi aktivis Partai Sarekat Islam, salah seorang penggagas pembentukan Sekolah Tinggi Islam (STI, kini Universitas Islam Indonesia), aktivis Persyarikatan Muhammadiyah, mendirikan dan memimpin Partai Islam Indonesia (PII), serta menjadi anggota Dokuritsu Zjunbi Tjoosakai (Badan Untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) yang merumuskan konstitusi dan falsafah negara.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Soekiman turut mendirikan dan terpilih menjadi Ketua Umum Partai Masjumi (1945-1949), dan menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia (1951-1952).

Soekiman Wirjosandjojo. Sumber foto: jakarta.go.id

Soekiman Wirjosandjojo. Sumber foto: jakarta.go.id

Sebagi Ketum Masjumi, Soekiman menolak politik perundingan yang dijalankan oleh PM Sutan Sjahrir. Soekiman nyaring menolak segala bentuk perundingan dengan Belanda, meskipun tokoh-tokoh Masjumi seperti H. Agus Salim, Mohammad Natsir, Mohamad Roem, dan K.H.A. Wahid Hasjim berada dalam Kabinet Sjahrir dan menjadi tim perunding.

Masjumi di bawah Soekiman menganggap Kabinet Sjahrir tidak melihat “perubahan radikal dan mentale revolutie (revolusi mental) dari jiwa bangsa kita yang dahulu bersifat lemah dan tak berdaya menjadi kuat penuh meluap dengan semangat perjuangan (militan).”

Masjumi hanya mau berunding dengan Belanda atas dasar diakuinya kedaulatan negara RI. Dengan sikap dasar Masjumi seperti itu, mudah dimengerti mengapa Soekiman akrab dengan Tan Malaka. Atas dasar kesamaan pandangan itulah bersama Tan Malaka, partai-partai politik, dan sejumlah organisasi massa; Soekiman membentuk Persatuan Perjuangan yang merupakan barisan oposisi terhadap Sjahrir. Masjumi aktif dalam Sekretariat Persatuan Perjuangan.

Tjokrohadikoesoemo, Soekiman, Sidartawan, Setiadjit, Abdoerachman, Abdoelmadjid tahun 1939. Sumber foto: KITLV Digital Media Library

Tjokrohadikoesoemo, Soekiman, Sidartawan, Setiadjit, Abdoerachman, Abdoelmadjid tahun 1939. Sumber foto: KITLV Digital Media Library

Tentang keikutsertaan Masjumi dalam Persatuan Perjuangan, Natsir menjelaskan: “Waktu itu perjuangan menghendaki kebersamaan. Jadi, Masjumi pun ikut. Yang penting ikut tanda tangan. Ndak pikir kita partai besar atau golongan kecil. Tapi Saudara juga harus mencatat, orang-orang Masjumi di kabinet, tetap mendukung Sjahrir. Itulah romantika dan dinamikanya perjuangan pada saat itu.”

Rupanya dari perbedaan sikap terhadap politik perundingan, perbedaan antara Soekiman dengan Natsir, bermula. Posisi Soekiman sebagai Ketum Masjumi berakhir sesudah pada Muktamar 1949 dia dikalahkan oleh Natsir.
Yang menarik, dan ini sangat luar biasa, Natsir sebagai pemenang tidak menyingkirkan Soekiman. Dan Soekiman yang senior tidak merajuk karena dikalahkan oleh yuniornya. Sampai Masjumi membubarkan diri pada September 1960, Soekiman tetap aktif di Masjumi. Di era Natsir sebagai Ketua Umum, Soekiman Presiden Partai. Soekiman adalah Wakil Ketua Umum di bawah Ketua Umum Prawoto Mangkusasmito. Padahal, seperti diakui Prawoto, Soekiman-lah yang mengenalkannya dengan dunia politik.Dengan sejumlah perbedaan antara Soekiman dengan Natsir dan Prawoto, pada saatnya harus memilih antara setia atau meninggalkan kawan satu partai, Soekiman memilih sikap perwira: setia kepada teman seperjuangan.

Pada 1960, Presiden Sukarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum 1955. Sebagai gantinya, Bung Karno membentuk DPR Gotong Royong yang semua anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Dalam rangka itu, Bung Karno meminta kesediaan Soekiman untuk menjadi anggota DPR-GR sebagai wakil dari kalangan cendekiawan. Konon Bung Karno berniat menjadikan Soekiman sebagai Ketua DPR-GR.

Soekiman menolak tawaran itu. Dia merasa tidak mengerti mengapa dirinya “dikecualikan dari tindakan Presiden mengeksitkan Masjumi dalam usahanya meretool DPR pilihan rakyat, dan (ditunjuk) menjadi anggota DPR-GR!”
Bagi Soekiman, “sukarlah kiranya diharapkan daripada saya suatu sikap yang mengandung unsur ketidakperwiraan bahkan yang bersifat kerendahan budi jika umpamanya sampai terjadi: Masjumi dieksitkan dari, dan saya sedia dimasukkan dalam DPR-GR!”

Meminjam istilah seorang teman, Soekiman telah menempatkan jabatan publik sebagai wasilah. Bukan sebagai tujuan. Bangsa ini perlu belajar dari keperwiraan Soekiman.

Sayang, sampai hari ini belum banyak buku yang mengekplorasi pikiran dan perjuangan dr. Soekiman Wirjosandjojo. Setahu saya, biografi Soekiman pun belum ada yang menulis. Tulisan singkat ini mudah-mudahan merangsang kaum cendekiawan untuk menulis Soekiman Wirjosandjojo.

Oleh: Lukman Hakiem – Mantan Anggota DPR RI, Penulis dan editor berbagai buku.

Bahan bacaan:
1. Drs. Amir Hamzah Wiryosukarto (Penyunting), Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot Dr. Soekiman Wirjosandjojo (1898-1974), Surabaya, Usaha Nasional dan YP2LPM, 1984.
2. Lukman Hakiem, Perjalanan Mencari Keadilan & Persatuan Biografi Dr. Anwar Harjono, S.H., Jakarta, Media Dakwah, 1993
3. Sartono Kartodirdjo, Sejak Indische Sampai Indonesia, Jakarta, Kompas, 2005