Pemerintahan Belanda menjadi kian galau hingga harus berulang kali mengganti kebijakan militernya selama di Aceh. Dari perang terbuka, barisan konsentrasi, administrasi sipil, hingga ekspedisi militer. Belanda harus mengubah kebijakannya antara administrasi sipil dan ekspedisi militer berkali-kali disebabkan oleh pasukan-pasukan gerilya Aceh yang mengancam keberadaan Belanda diseluruh Aceh.
26 Maret 1873 adalah hari dimana kemerdekaan Aceh untuk pertama kalinya direnggut dan dipersengketakan secara terbuka. Peperangan Aceh melawan Belanda adalah sebuah kisah memilukan; mulai dari justifikasi sepihak Belanda melakukan penyerangan ke Aceh hingga cara licik mereka untuk membuat kesultanan Aceh bertekuk lutut. Bergelut selama 40 tahun lebih, Perang Belanda tidak hanya meyebabkan ratusan ribu aneuk-aneuk nanggroe terbaik syahid tapi juga meyebabkan perpecahan internal yang belum mampu disembuhkan hingga hari ini.
Sudah sejak lama, liberte kesultanan Aceh menjadi duri dalam proyek pasifikasi Belanda di India Timur (hari ini Indonesia). Disamping pemerkosaan wilayah-wilayah yang tunduk dibawah kedaulatan Aceh Sumatra sejak awal abad ke-19, Permintaan Belanda agar Aceh takluk dibawah wewenangnya dikemukakan sejak tahun 1867. Penolakan Sultan Ibrahim (w.1870) dan Sultan Mahmud Syah (1870-1874) berakhir dengan expedisi militer pada tahun 1873. Meskipun ekspedisi 26 Maret 1873 dimenangi oleh tentara-tentara Aceh, expedisi tahun 1874 berakhir dengan kekalahan yang disebabkan oleh bencana penyakit kolera dan pahitnya, pengkhianatan Meuraksa.
Sepanjang sejarah perjuangan melawan penjajahan Belanda, Aceh merupakan mangsa utama perpecahan internal. Belanda memanfaatkan sebaik mungkin setiap kesempatan lewat strateginya yang terkenal divide et empera. Contohnya, ketika Sultan Mahmud Syah dirumorkan berselisih dengan Teuku Hasyim Banta Muda, Komandan militer handal, Belanda langsung mengirimkan seseorang untuk mennyelidiki rumor tersebut dan memerintahkan untuk mengait siapapun yang dekat dengan kedua pihak ke dalam pangkuan Belanda. Menyadari perspektif licik dari pihak Belanda, Teuku Hasyim Banta Muda mendamaikan diri dengan Sultan.
Ketika blokade perairan pantai semakin diperketat sejak tahun 1875, tekanan ekonomi Aceh juga semakin hebat yang puncaknya mengarah pada kurangnya persediaan sandang pangan oleh karena itu masyarakat Aceh menderita kelaparan, dan terhambatnya peyelundupan senjata yang diketahui, meskipun secara illegal, dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Inggris, kaum Cina, Kaum India, dan Muslim Asing yang berada di Semenanjung Malaysia. Ini menyebabkan pesimisme dan skeptikalisme terhadap kemenangan Aceh. Oleh karena itu, perekonomian Aceh dan export-import dagang kian memburuk. Blokade ini juga mempengaruhi pedagang-pedagang luar yang mempercayakan pasokan dagangannya dari Aceh.
Uleebalang yang pendapatannya bergantung pada perdagangan disekitar perairan adalah pihak yang paling dirugikan. Untuk mempertahankan hidup, mereka hanya bisa terpuruk dalam dilema antara keinginan seluruh keluarga dapat hidup nyaman dan terlindungi dipangkuan Belanda atau melibatkan diri dalam prang sabi dan mati sebagaimana masyarakat Aceh umumnya. Selama proses itu, uleebalang Aceh terbagi pada 4 golongan; uleebalang yang hidup melayani Belanda, uleebalang yang hidup dibawah Belanda tapi autonomous, uleebalang yang memilih imigrasi ke negeri seberang, dan yang terakhir, uleebalang yang memilih syahid mempertahankan tanah air Dar al-Salam. Pihak yang meletakkan dirinya dalam pangkuan Belanda dan melayani segala perintahnya adalah pihak yang paling dikecam oleh masyarakat Aceh. Meskipun begitu, kalangan kesultanan dan ulama mengirimkan surat demi surat untuk menyadarkan mereka kembali pada jalan Allah dan berpaling dari pintu keluar identitas ke-Acehan.
Pembunuhan-pembunuhan terhadap raja-raja yang membelot tidak terjadi karena semata-mata mereka menundukkan diri pada musuh tapi lebih kepada akibat bantuan mereka terhadap pelaksanaan sistem jajahan Belanda, misalnya, ketika mereka mengucapkan sumpah setia pada Belanda, mereka dihadiahi tanah atau bahkan kawasan untuk mereka kelola sebagaimana yang diinginkan, tentu tanpa melupakan penerapan pajak dan aturan-aturan kolonial lainnya yang memperparah kemelaratan rakyat jelata. Selain itu, kesewenang-wenangan uleebalang juga tidak luput dari kemarahan masyarakat awam.
Satu contoh lain adalah, sebagaimana yang disebutkan Wieringa (1998), kisah pahit hubungan Teuku Umar dan Dokarim atau Abdokarim. Dokarim dikenal sebagai pelantun sajak-sajak penyemangat perang. Hingga sebelum ia bertemu dengan Snouck Hurgronje, Dokarim dianggap sebagai salah satu pihak terpercaya. Teuku Umar misalnya diketahui sering memberikannya hadiah. Namun ketika Dokarim menjadi penunjuk jalan dan agen informasi Belanda di Aceh dan syair-syairnya mulai berisikan pujaan terhadap Gompeuni, ia menghadapi berbagai kecaman hingga pada akhirnya merengang nyawa ditangan Teuku Umar sendiri pada tahun 1897.
Kesultanan dan ulama Aceh sebagai pemersatu
Selama pertikaian-pertikaian internal terjadi, tidak hanya ulama tapi juga pendukung pendukung elit kesultanan yang terdiri dari uleebalang-uleebalang taat hadir sebagai aktor pembentuk mind-set rakyat Aceh untuk bahu membahu, menyatu demi membebaskan tanah air dari penjajahan dan imperialisme. Mereka menyadari bahwa hanya kesamaan identitas yang mempu menyatukan sebuah bangsa. Dan dalam kisah perlawanan Aceh, Islam terbukti merupakan satu satunya kesamaan yang dimiliki oleh segenap rakyat Aceh. Tidak mengherankan jika pihak penguasa seperti ulama, Sultan, dan jajaran penasehatnya mampu menyatukan semua unsur dalam masyarakat Aceh dengan Islam sebagai pondasi. Salah satu strategi utama yang mereka lakukan adalah merevitalisasi fungsi mesjid, dayah, dan meunasah, menjadi pusat penyebaran pengetahuan tidak hanya prang sabi tapi juga pengetahuan-pengetahuan ke-Islaman lainnya. Disana juga lahirnya hikayat-hikayat yang menggelorakan semangat Aceh dalam mempertahankan negerinya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika- tidak hanya lelaki- angka-angka perempuan dan anak-anak yang mengikutertakan diri dalam peperangan kian meningkat.
Persatuan rakyat Aceh melawan Belanda dapat dibuktikan dengan laporan-laporan perlawanan yang berasal dari seluruh Aceh. Pada masa perlawanan-perlawanan terbuka tahun 1874, peperangan berpusat di wilayah-wilayah strategis seperti Aceh Besar. Berapapun jumlah tenteranya, yang paling penting adalah, kesemua tentara itu turun dari berbagai kawasan di Aceh termasuk, Tapak Tuan, Meulaboh, Gayoo dan Idie, Pidie, Sigli, Lamno, dan sebagainya. Ketika peperangan dilakukan secara gerilya sejak tahun 1875 keseragaman komitmen pejuang-pejuang Aceh dapat dirasakan dari seluruh pelosok negeri seperti yang dilaporkan Mayor A Doup, general Belanda yang menduduki Tapak Tuan kala itu.
Pemerintahan Belanda menjadi kian galau hingga harus berulang kali mengganti kebijakan militernya selama di Aceh. Dari perang terbuka, barisan konsentrasi, administrasi sipil, hingga ekspedisi militer. Belanda harus mengubah kebijakannya antara administrasi sipil dan ekspedisi militer berkali-kali disebabkan oleh pasukan-pasukan gerilya Aceh yang mengancam keberadaan Belanda diseluruh Aceh. Kesulitan tersebut akhirnya dipecahkan oleh Snouck Hurgronje yang menganjurkan ‘kejar sampai ke ujung tanduk’ dan menganak-emaskan uleebalang dan haji-haji yang moderate (pro-barat). Dengan Van Heutz sebagai pelaksana, pasukan gerilya mampu dihadapi dengan strategi Marschoussche. Oleh sebab itu, Aceh mengalami kekalahan di Pidie tahun 1899, disusul dengan pembantaian di Gayoo, Kuta Rieh, dan tempat tempat lain, pada masa kependudukan Van Daalen.
Setelah 30 puluh tahun memaksa rakyat Aceh mengakui kedaulatan ratunya, Belanda akhirnya harus menggunakan taktik kotor dan paling tidak beradab untuk membuat Sultan Muhammad Daud Syah (1874-1907) berlutut. Alasan Penyerahan diri Sultan yang kemudian diikuti oleh Panglima Polem dan beberapa komandan-komandan kunci, adalah bukan dikarenakan peralatan perang Belanda lebih canggih, bukan juga dikarenakan rakyat Aceh telah lelah berperang, bukan juga disebabkan oleh pengkhianatan-pengkhianatan uleebalang yang lebih memilih hidup nyaman dalam kemapanan material. Tapi disebabkan oleh penyanderaan dua orang istrinya dan beberapa sanak saudara oleh pihak Belanda. Tidak lupa, mereka mengancam Sultan, jika penyerahan dirinya tidak terbukti dalam tempo satu bulan, seluruh keluarganya akan dibuang ke Pulau pengasingan. Meskipun begitu, kealpaan fisik Sultan tidak mematikan serangan-serangan yang terus berlanjut. Pada tahun 1906, Kutaradja, wilayah dimana Dalam berdiam sebelumnya, dan kawasan yang dianggap teraman di Aceh, diserang oleh pejuang-pejuang gerilya.
Sultan Muhammad Dawud Syah, meskipun hidupnya semenjak 1903 dilengkapi dengan gaji bulanan dan rumah nyaman serta izin diperbolehkannya mengunjungi kawasan-kawasan Aceh bahkan hingga Sigli, tidak menununjukkan ketundukan sepenuhnya terhadap Belanda. Ia masih memimpin pemberontakan tersebut dari rumahnya. Saat popularitas Jepang yang mengalahkan Rusia pada tahun 1905 begitu kencang terdengar, Sultan Aceh dengan bijaksana melakukan kontak dengan Kaisar Jepang dan perwakilannya di Nusantara. Hal ini pula yang menyebabkan Sultan harus diasingkan setelah Belanda mengobrak abrik kediamannya dan menemukan bukti bukti surat menyurat Sultan pada Jepang.
Cerminan peradaban Aceh: Pena dan Negosiasi
Jika membaca sumber-sumber yang ditulis mengenai masa sebelum Perang Belanda pecah, akan kita temui kalimat-kalimat yang mengungkapkan bahwa peradaban Aceh berakar dari keyakinan. Seperti yang pernah terekam dalam sebuah koran terbitan Singapura, the Singapore Chronicles (kronikel Singapura) pada tahun 1826, berbunyi:
“the promentory extending to the N.W. of Diamond Point on one side and Cape felix on the other is the true country of the Achi or Achinese race, the most civilized people of Sumatra and thro’ whom mohammedanism with such arts and civilization as accompanied it were directly and indirectly communicated to the other tribes of the Archipelago.”
Terjemahannya:
“Tanjung yang melebar ke Utara Barat Titik Berlian di satu sisi dan Tanjung Felix disisi lain adalah negeri nyata suku Aceh, orang Sumatra yang paling beradab dan melalui merekalah keyakinan Muhammad dengan seni dan peradaban yang mengirinya secara langsung dan tidak langsung terhubungkan dengan suku-suku lain di Nusantara”
Perlu diketahui bahwa ungkapan ‘beradab’ diatas tidak datang karena mental Aceh yang mudah panas, tapi lebih karena Aceh terbiasa dengan dunia intelektual dimana setiap persoalan selalu dipecahkan terlebih dahulu lewat tulisan dan duek pakat (diskusi), dunia yang begitu dekat dengan ukuran kualitas pendidikan, kematangan intelektualisme, dan efesiensi tata hukum politik dan sosial. Dari abad ke-13 hingga abad ke-19, Aceh terus menggunakan kertas untuk menyelesaikan setiap persoalan. Fakta keberagaman ulama yang mengunjungi Aceh dan eksistensinya sebagai salah satu pusat peradaban Melayu sudah cukup menjelaskan perkembangan dan gaya hidup intelektual masyarakat Aceh.
Ketika sebagian besar wilayah di Indonesia telah dijajah oleh Belanda, mengapa Aceh masih satu-satunya negeri yang mampu berdiri sendiri?. Alasannya adalah karena Aceh memiliki tradisi intelektual yang tertuang dalam pegangan hukum internasional sebagaimana tersirat dalam berbagai traktat. Traktat 1819 dan traktat 1824 dengan Inggris adalah salah satu yang menopang kemerdekaan Aceh pada abad ke-19. Traktat yang kedua tersebut baru berakhir dengan penandatangan traktat lain tahun 1871, dimana, tanpa keterlibatan Aceh dalam meja bundar, Belanda dan Inggris setuju untuk tidak mengintervensi urusan dalam negeri Aceh dalam bentuk apapun. Secara alami, Belanda yang ingin memperluas kawasan jajahannya melihat keharusan untuk menaklukkan Aceh. Meskipun begitu, Aceh masih terjaga untuk meminimalisasi pertumpahan darah dengan kertas, pena dan negosiasi untuk melobi setiap Negara Muslim dan non-Muslim tidak hanya demi mendapatkan bantuan tapi juga sekaligus mengulur waktu Belanda untuk menggempur tanah Aceh. Setidaknya, berkat surat-menyurat ini, serangan ke-2 Belanda telah tertunda hingga 4 bulan sejak pengiriman expedisinya pada bulan November 1873.
Pahitnya, tidak ada satu negeripun yang mampu mengulurkan tangan membantu Aceh, baik Itali, Prancis, Amerika, Inggris, atau bahkan ‘Pria sekarat Eropa’ Turki. Dengan kondisi kesultanan Aceh yang lemah dan komitmennya dalam menolak perampasan kemerdekaan, Aceh memilih perang sebagai jalan terakhir, perang yang kemudian menjadi sumber bangkrutnya militer dan administrasi Belanda di India Timur.
Bagaimana Aceh mampu bersatu melakukan perang selama 40 tahun padahal Belanda telah memblokade perdagangan pantai yang bahkan mengakibatkan kelaparan dan kelemahan senjata tempur, melarang penunaian haji, meminta bayaran pajak yang mahal, dan lain-lain. Hanya ada satu jawaban popular dan jawaban tersebut pun mencerminkan intelektualitas elit Aceh yang mengerti makna sebuah tulisan dan bacaan, yaitu, Hikayat Prang Sabi. Meskipun Christian Snouck Hurgronje atau yang lebih dikenal sebagai Seuneut oleh orang Aceh, menyebut bahwa sebelum ia menuliskan hikayat yang dibacakan oleh Dokarim sendiri, belum ada hikayat-hikayat lain yang terekam dalam bentuk tulisan kecuali dengan oral saja. Namun kenyataannya, tradisi penulisan sastra semacam ini telah ada sejak awal abad ke 18. Atau narasi yang paling dekat adalah bukti dari Teungku Putroe, istri Sultan Muhammad Dawood Syah, ketika ia ditangkap Belanda pada tahun 1903, memiliki manuskript Hikayat Prang Sabi yang pemilik orisinilnya adalah Sultan sendiri. Kemudian diketahui pula, bahwa Hikayat Prang Sabi, dengan fleksibilitas kandungan yang dapat diubah berdasarkan perkembangan situasi pada masa itu, mengalami penyalinan ratusan kali dan perederan yang begitu luas yang menyebabkan Belanda ketakutan dengan keberadaan hikayat-hikayat tersebut. Mereka memerintahkan penyisiran hikayat bernada perang disetiap rumah dan pembakarannya. Orang Aceh yang diketahui mempertahankannya dibunuh.
Disamping itu, dalam masa-masa perang, Kesultanan Aceh memiliki kabinet pemerintahan yang masih efektif yang mengkoordinir persoalan pemerintahan mulai dari pengeluaran sarakata hingga prosesi duek pakat (negosiasi). Setiap tindakan yang berkenaan dengan pelaksaan hukum agama, politik dan sosial harus dilalui dengan duek pakat sebagaimana Teungku Syeikh Saman Diitiro (1836-1891) nyatakan dalam salah satu suratnya bertahunkan 1885 yang ditujukan pada uleebalang dan ulama di wilayah Aceh Besar. Pun, setelah Beliau syahid, kegiatan duek pakat ini masih dilakukan. Contohnya, ketika aplikasi jihad dalam masyarakat Aceh tidak lagi seirama. Sebagian kelompok yang dipimpin oleh Habib Samalanga yakin bahwa memerangi kafir adalah harga mati dan yang tidak turun ke medan perang harus dipenggal, sedangkan pihak dari garis ulama Tiro berpendapat bahwa ada beberapa kriteria dimana masyarakat Aceh tidak diwajibkan terlibat dalam medan perang. Maka untuk memecahkan perselisihan ini, duek pakat berlanjut ke meja perundingan dengan Mufti Mekkah, Syeikh Hasab Allah al-Makki yang mempelajari perdebatan tersebut lewat surat-surat yang dihantarkan oleh jemaah haji Aceh.
Baik saat masa penentangan penjajahan Jepang atau perjuangan Daud beureueh mewujudkan Negara islam DI/TII, hingga periode Teungku Muhammad Hasan Ditiro (1925-2010), Kesadaran Aceh mengenai kekuatan tulisan dan dialog masih tersisa. Hasan Ditiro adalah seorang negosiator handal yang tidak lupa untuk melahirkan tulisan-tulisan dengan orasi menggugah. Tulisan-tulisan yang tidak hanya mengandung keilmiahan pengetahuan sejarah, sosial dan politik tapi juga mendobrak mentalitas pejuang-pejuang kesejahteraan rakyat Aceh melalui kacamata pengorbanan leluhur mereka dan (oleh karena itu) mendesak untuk menuntutnya kembali. Beliau menyadari bahwa demi sampai pada pintu tujuan, masyarakat terlebih dahulu harus dibimbing dan disadarkan dengan pengetahuan-pengetahuan tentang identitas mereka.
Kini damai telah dirajut, namun tujuan semula seakan terombang-ambing dalam lautan nafsu jahilistik (pengabaian ilmu), kapitalistik dan opportunistik. Masyarakat Aceh juga seakan kebingungan untuk mendefenisikan ‘sejahtera Aceh’ tanpa kekerasan. Jika Hasan Ditiro masih hidup hari ini dan melihat perkembangan masyarakat Aceh pasca-damai yang rentan anarkisme, perpecahan, adu-domba, dan pengidolaan materi, yang telah cukup menjelaskan kondisi Aceh yang tidak beradab, maka saya yakin, “Sia-sia” adalah satu-satunya ungkapan yang muncul dibenak Beliau. Tentu penyimpangan-penyimpangan identitas Aceh diatas tidak semata-mata menjadi tanggung jawab satu atau dua kelompok saja tapi semua pihak yang mengklaim dirinya berilmu dan beragama.
Merupakan hal yang mendesak bagi masyarakat Aceh mulai dari Kota Madya hingga pelosok Aceh Selatan, dari Aceh Utara hingga Aceh Barat, untuk menggabungkan fisik dan mental, bersatu padu demi mensejahterakan Aceh; membangun kembali kesadaran berpendidikan yang tenggelam selama masa perjuangan, melahirkan buah pikiran anak-anak negeri dalam segala aspek modern dan tradisional. Hanya degan mental berpendidikan dan beradab, sektor ekonomi dapat dikembangkan dengan adil dan progresif. Ambisi diatas tidak hanya sesuai dengan tata aturan hak sipil dalam bernegara tapi juga sangat didukung oleh tata hukum syariah Islam.
Oleh: Oleh: Nia Deliana – Alumnus Sejarah dan Peradaban Universitas Islam Antarbangsa Malaysia, sukarelawan Pusat kebudayaan Aceh dan Turki (PuKAT).
Referensi Bacaan
Alfian, Ibrahim. (1987). Perang di jalan Allah: perang Aceh 1873-1912, Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan
Alfian, Ibrahim. (1976). Profiles of Malay Culture: Historiography, Religion and Politic. In
Sartono Kartodirdjo (eds), Acheh Sultanate under Sultan Mohammad Daudsyah and the
Dutch War (pp. 147-166), Jakarta: Ministry of Education and Culture
Reid, Anthony. (2005). Asal mula konflik Aceh: dari perebutan pantai Timur Sumatra hingga
akhir Kerajaan Aceh abad ke-19, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Ditiro, Teungku Hasan Muhammad. (1986). The Impact of Nationalisn on the Muslim World, edited by M. Ghayasuddin, Indonesian nationalism: A western intervention contain
Islam in the Dutch Indies (pp. 61-73). London: the Open Press Al Hoda Publishers.
Wieringa, Edwin. (1998). The Dream of the King and the Holy War against the Dutch: The Koteubah of the Acehnese Epic, Hikayat Prang Gompeuni, in bulletin of the school of the oriental and African studies, (61), 2, 298-308
Laffan, Michael Francis. (2003). Islamic nationhood and colonial Indonesia: the umma below the winds. London: RoutledgeCurzon
Doel, H.W. Van Den. (1994). The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies 1880-1942. In Robert Cribb (ed), military rule in the Netherlands Indies, (57-78). Leiden: KLTIV Press
