Sarasehan Pegiat Literasi dan Sejarah di Masjid Jogokariyan

Suasana Sarasehan Sejarah di Masjid Jogokariyan

Bang Beggy, Bang Rizki Lesus, Pak Yusuf Maulana (YM), dan Ustaz Hadi Nur merupakan sejumlah pegiat yang menekuni literasi dan sejarah Islam, khususnya dalam lanskap Nusantara. Nama-nama mereka lebih dahulu kami kenal melalui berbagai khabar, baik lisan, tulisan, maupun kanal digital. Bang Beggy dan Bang Rizki dengan Jejak Islam Bangsa (JIB), Pak Yusuf dengan Samben Library, serta Ustaz Hadi dengan Pusat Dokumentasi Tamaddun (PusdokTamaddun). Sore itu, mereka duduk bersama di aula Masjid Jogokariyan, Yogyakarta, sebuah masjid yang tidak hanya dikenal melalui aktivitas keagamaannya, tetapi juga memiliki daya jangkau sosial dan kultural yang patut diperhitungkan.

Pertemuan tersebut terasa istimewa karena mempertemukan sejumlah orang yang selama ini bergelut dengan kegelisahan serupa: bagaimana merawat ingatan sejarah, membangun tradisi literasi, dan membaca kembali perjalanan Islam di Nusantara. Melalui forum bertajuk “Sarasehan Pegiat Literasi dan Sejarah”, mereka berbagi pandangan sekaligus mempertukarkan keresahan. Kami hadir pada Sabtu sore di penghujung Oktober, selepas Asar hingga menjelang Magrib. Sepanjang pertemuan itu, kami menyimak berbagai pemantik diskusi dan tanggapan peserta yang mengitari tiga pokok pembicaraan: Islam, literasi, dan sejarah.

Salah satu pembicaraan yang menarik perhatian saya datang dari Pak Yusuf Maulana. Dengan nada berseloroh, ia menyinggung kecenderungan sebagian generasi muda dalam membaca kronik sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan relasinya dengan umat Islam. Di balik selorohnya, tersimpan kegelisahan tentang cara membaca sejarah yang kerap didahului oleh sikap apologetik. Terutama ketika berhadapan dengan narasi sejarah masa Orde Baru, pendekatan semacam itu berisiko membuat pembacaan sejarah terjebak dalam pembenaran posisi kelompok masing-masing. Akibatnya, sejarah tidak lagi menjadi ruang untuk memahami kenyataan masa lalu, melainkan sekadar alat untuk mengukuhkan ingatan kolektif dan mempertajam friksi.

Sebagai alternatif, Pak Yusuf menawarkan pintu masuk lain bagi generasi muda Muslim: membaca kronik tersebut melalui perspektif hak asasi manusia (HAM). Ia bercerita bahwa sejumlah muridnya mulai tertarik membaca karya-karya Tan Malaka, Metode Jakarta, dan beberapa literatur kiri lainnya. Ketertarikan itu, menurut saya, dapat menjadi pintu pembuka untuk melihat sejarah dari sudut pandang yang lebih luas. Persoalan pelanggaran HAM, misalnya, tidak semestinya hanya diperiksa berdasarkan identitas ideologis atau afiliasi politik para pelakunya. Setiap peristiwa perlu ditempatkan dalam kerangka penilaian yang sama: siapa pun pelakunya, pelanggaran terhadap martabat manusia tetap harus diperiksa secara kritis.

Tentu saja, pendekatan ini bukan tanpa risiko. Seorang Muslim yang berusaha membaca literatur kiri, misalnya, bisa saja berhadapan dengan kecurigaan, bahkan pelabelan ideologis. Padahal, membaca sebuah karya tidak dengan sendirinya berarti menyetujui seluruh pandangan penulisnya. Demikian pula, memahami pengalaman sejarah suatu kelompok tidak otomatis menjadikan seseorang bagian dari kelompok tersebut. Di sinilah persoalan literasi menjadi lebih mendasar: mampukah kita membedakan antara aktivitas membaca, memahami, menguji, dan menyetujui sebuah gagasan?

Mendengar kegelisahan itu, ingatan saya tertuju pada sebuah adagium yang pernah ditulis Pramoedya Ananta Toer: “Adil sejak dalam pikiran.” Kalimat tersebut mengajak kita memeriksa kembali bagaimana keadilan bekerja sebelum seseorang sampai pada kesimpulan. Keadilan bukan semata-mata perkara sikap atau tindakan, melainkan juga menyangkut cara berpikir, memilih informasi, dan menimbang kenyataan.

Dalam pandangan hidup Islam, gagasan tersebut mengingatkan saya pada konsep al-‘adl. Keadilan bukan berarti memberikan pembenaran yang sama kepada semua pihak, apalagi menempatkan seluruh pandangan seolah-olah memiliki derajat kebenaran yang setara. Sebaliknya, keadilan menuntut keberpihakan kepada al-haqq, yakni kebenaran. Demikian, seorang Muslim tidak cukup hanya berusaha bersikap netral. Ia harus memiliki keberanian intelektual untuk menimbang, menguji, dan menentukan posisi berdasarkan kebenaran.

Namun, persoalannya justru muncul ketika masing-masing pihak merasa memiliki landasan kebenarannya sendiri. Dalam pembacaan sejarah yang sarat konflik ideologis, setiap kelompok kerap membawa ingatan, pengalaman, dan argumentasi yang dianggap paling sahih. Lalu, bagaimana seorang pembaca menempatkan diri di antara berbagai klaim tersebut? Bagaimana membedakan fakta sejarah dari pembenaran politik, tanpa terjebak pada keberpihakan yang membutakan atau netralitas yang justru mengaburkan kebenaran?

Terus terang, pertanyaan itu tidak mudah saya jawab. Pada usia tiga puluhan ini, saya justru menyadari betapa terbatasnya pengetahuan yang saya miliki untuk membicarakan persoalan tersebut secara utuh. Jika menengok kembali perjalanan intelektual beberapa puluh tahun ke belakang, saya tumbuh dengan sejumlah pengetahuan sejarah yang diwariskan melalui keluarga, pendidikan pesantren, dan lingkungan sosial. Pengetahuan itu menjadi bagian dari cara saya memahami Islam dan membaca perjalanan bangsa.

Akan tetapi, semakin jauh seseorang menekuni literasi, semakin terbuka pula kemungkinan bahwa pengetahuan yang selama ini dianggap mapan ternyata menyimpan ruang-ruang yang belum diperiksa. Bukan berarti seluruh pemahaman terdahulu harus ditinggalkan, melainkan perlu ditempatkan dalam proses pengujian jeli dan mendalam serta memperhatikan berbagai aspek penting yang mengitarinya. Bagi saya, di situlah salah satu makna penting sarasehan sore itu: belajar kembali membaca sejarah, sekaligus belajar memeriksa cara kita sendiri dalam memahami sejarah.

Oleh: Alvin Qodry Lazuardy – Pegiat literasi Yogyakarta

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *